Rabu, 21/01/2009
Infrastruktur e-gov diperkuat
Krisis jadi momentum percepatan
JAKARTA: Instansi pemerintah diberi kesempatan untuk memantapkan infrastruktur e-government sampai 2010 sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum masuk ke tahap keterhubungan layanan.
Sementara itu, rancangan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan e-government di instansi pemerintah pusat dan daerah kini memasuki tahap konsultasi publik.
Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika, mengatakan konsultasi publik draf perpres itu berakhir 19 Maret 2009.
"Kami berharap ada masukkan yang membuat peraturan menjadi lebih optimal meskipun e-government sudah dibahas cukup lama dengan berbagai pihak," ujarnya Senin.
Menurut Gatot, majunya proses penyusunan draf itu didorong kenyataan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberi manfaat di berbagai sektor publik seperti yang sudah dikembangkan sejumlah instansi pemerintah di Malang, Sragen, Jembrana, dan lainnya.
"Masyarakat dan dunia usaha juga sudah banyak memanfaatkan saluran pelayanan melalui Internet, pesan singkat, telepon, ataupun surat elektronik yang juga dapat disediakan pemerintah melalui e-government."
Eddy Satriya, Asisten Deputi Telematika dan Utilitas Menko Perekonomian, berpendapat situasi krisis bisa menjadi momentum untuk mempercepat e-government.
"Para pemangku kepentingan dan pemerintah perlu sama-sama mencari terobosan agar pengembangan e-government dapat dipercepat dan tanpa perlu menghambat kreativitas pemerintah daerah yang memiliki visi dan misi masing-masing," ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Dalam krisis, lanjutnya, e-government yang berbasis TIK akan mempercepat proses yang selama ini melalui banyak meja. "Jadi layanan publik yang sudah berhasil dan satu pintu di satu daerah bisa saja di-copy ke daerah lain."
Menurut dia, upaya yang dilakukan Depkominfo tahun lalu sudah menunjukkan kemajuan. Depkominfo sejauh ini telah mendistribusikan aplikasi e-government termasuk e-procurement ke pemerintah daerah ataupun instansi lainnya. Di samping strategi jemput bola itu, Eddy berpendapat sedapat mungkin anggaran e-government di tingkatkan dan bila perlu dialokasikan dalam APBN.
Aplikasi kunci
Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Depkominfo membagi pengembangan e-government Indonesia sampai 2015 ke dalam tiga tahap yaitu tahap pemantapan (2008-2010), tahapan layanan terhubung (2010-2012) serta tahapan layanan terintegrasi (2012-2015).
Eddy mengatakan semua instansi termasuk Badan Perencana Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan dan instansi lainnya dapat memprioritaskan penggunaan aplikasi-aplikasi yang memiliki efek berantai besar. "Instansi dapat meng-endors mana aplikasi yang paling kunci atau utama di pusat ataupun di daerah."
Contoh aplikasi itu adalah aplikasi e-government, e-commerce, dan aplikasi untuk pertukaran informasi.
Sampai 2010, Depkominfo memberi kesempatan kepada seluruh instansi pemerintah untuk memantapkan infrastruktur TIK mereka selama mengacu pada rencana induk e-government agar standar dan selaras dengan visi di tingkat nasional. (roni.yunianto @bisnis.co.id)
Oleh Roni Yunianto
Bisnis Indonesia
